JAKARTA – Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief memberi arahan kepada Kabid PHU seluruh Indonesia terkait perencanaan rekrutmen petugas haji di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Latief menegaskan petugas haji Indonesia di haruskan untuk melek digital.
“Petugas haji ke depan harus melek digital. Kenapa? Karena nanti layanan haji yang ada di Saudi itu juga arahnya ke pelayanan digital. Kalau petugas kita tidak melek digital, bisa repot nanti,” kata Latief, pada Senin (4/12/2023).
Hilman menyampaikan, proses pendaftaran sudah harus mengunakan teknologi digital yang ada. “Pendaftaran petugas dilakukan dengan mengirimkan berkas pendaftaran melalui form digital atau email yang sudah disiapkan. Tidak perlu langsung datang ke Kankemenag Kota/Kabupaten,” ujar Hilman.
Lanjutnya, penggunaan teknologi ini menjadi upaya untuk memberikan kesetaraan dan keterbukaan bagi calon petugas haji. “Semangat penggunaan teknologi digital ini juga untuk memberi kemudahan dan kesempatan yang sama bagi semua calon petugas,” kata Hilman.
Ia menyampaikan, pemanfaatan teknologi digital ini untuk memberikan transparan kepada calon petugas haji. “Mengirimkan berkas melalui email ini juga untuk mengurangi potensi bertemunya calon petugas dengan panitia rekrutmen.
Ini menjadi komitmen Kemenag untuk mewujudkan rekrutmen petugas haji yang lebih transparan,” terang Hilman.
Dirjen PHU, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat menyampaikan, rekrutmen petugas haji ini akan dipantau oleh pengawas.
“Pelaksanaan rekrutmen petugas haji ini dilakukan secara terbuka. Rekrutmen ini juga akan dipantau oleh seluruh pihak. Bukan hanya oleh pengawas internal, tapi juga oleh pengawas eksternal termasuk dari ombudsman,” ujar Arsad.
Lanjutnya, jadwal rekrutmen petugas haji Indonesia akan mulai dibuka pada 5 Desember 2023. “Ada beberapa langkah yang akan dilakukan, dan insyaAllah hasil akhirnya akan diumumkan pada Januari 2024,” tutup Arsad.
